SengketaTata Usaha Negara (TUN) dalam Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diartikan sebagai sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat badan atau pejabat pemerintah. Ini sebagai akibat terbitnya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SIKAPHAKIM - PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG SIKAP HAKIM DALAM KEDINASAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berperkara.
PengantarKetua Pengadilan; Visi dan Misi Pengadilan; Tugas Pokok dan Fungsi; Profile Pengadilan. Sejarah Pengadilan; Struktur Organisasi; Wilayah Yuridiksi; Alamat Pengadilan; Profile SDM. Profil Ketua; Wakil Ketua; Profil Hakim; Profil Pejabat Kesekretariatan; Profil Pejabat Kepaniteraan; Profil Pegawai ASN Penataan Tata Laksana; Area III
5 Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 6. Hakim . . .
PengadilanTUN Jakarta, Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Hakim Mahkamah Agung, Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, dan WALHI. Ada dua hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu variabel yang bersifat bebas dan variabel yang bersifat tergantung. Variabel yang bersifat bebas adalah fungsi Peradilan Tata Usaha Negara,
1Sudarsono, 2011, "Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara" dalam I Dewa Gede Atmadja, I Gede Yusa, et.al., Demokrasi, HAM & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, h. 238-239. 2 Dani Habibi (2019). Perbandingan Hukum
ProfilHakim. Profil Pejabat Struktural / Fungsional. Profil Panitera Pengganti. Profil Pegawai. Profil Honorer. Sistem Pengelolaan Pengadilan. Yurisprudensi. Peraturan dan Kebijakan Peradilan. Tata Tertib Di Pengadilan.
. 3vxd493kns.pages.dev/2553vxd493kns.pages.dev/613vxd493kns.pages.dev/1343vxd493kns.pages.dev/2683vxd493kns.pages.dev/473vxd493kns.pages.dev/3653vxd493kns.pages.dev/3923vxd493kns.pages.dev/1803vxd493kns.pages.dev/257
hakim pengadilan tata usaha negara
